Bencana Hidrometeorologi Terparah: Sumatra Utara Berdarah, 21 Wilayah Luluh Lantak, 176 Jiwa Melayang
Medan, Sumatra Utara – Provinsi Sumatra Utara kini berhadapan dengan salah satu tragedi kemanusiaan dan bencana alam terburuk dalam sejarah modernnya. Curah hujan ekstrem yang berlangsung tanpa henti sejak 24 November 2025 telah memicu serangkaian bencana hidrometeorologi, berupa banjir bandang dan tanah longsor yang kini telah meluas dan menyebabkan kerusakan di 21 wilayah hukum kepolisian (Polres/Polrestabes) se-Sumatra Utara. Data terbaru yang dirilis oleh Kepolisian Daerah (Polda) Sumut mencatat skala dampak yang sangat mengkhawatirkan: 176 orang dinyatakan meninggal dunia dan ratusan lainnya masih hilang.
Bencana multi-sektor ini tidak hanya melanda wilayah Tapanuli Raya yang secara geografis rentan, tetapi juga merambat hingga ke kawasan perkotaan dan pesisir, termasuk Kota Medan, Deli Serdang, dan Tebing Tinggi. Total korban terdampak hingga Minggu, 30 November 2025, mencapai 1.090 orang, dengan 32 orang luka berat, 722 orang luka ringan, dan yang paling memilukan, 160 orang lainnya masih dalam pencarian Tim SAR gabungan. Krisis ini juga memaksa lebih dari 30.445 jiwa mengungsi, memunculkan tantangan logistik dan kesehatan yang amat besar di tengah lumpuhnya infrastruktur vital.
Wilayah Tapanuli, yang meliputi Sibolga, Tapanuli Tengah (Tapteng), Tapanuli Utara (Taput), dan Tapanuli Selatan (Tapsel), menjadi zona merah dengan dampak kerusakan dan korban jiwa tertinggi. Kombinasi faktor topografi berupa perbukitan curam dan curah hujan tinggi menjadikan daerah ini sangat rentan terhadap longsor masif.
Sibolga: Kota yang Terputus dari Dunia Luar
Kota Sibolga kini resmi menjadi kawasan yang sepenuhnya terisolir. Dengan 18 kejadian longsor yang menutup akses, data Polres Sibolga mencatat 33 orang meninggal dunia dan 56 orang masih hilang. Kota ini, yang dikenal sebagai ‘Kota Ikan’, secara efektif terputus dari bantuan darat luar, memutus jalur vital menuju Padangsidimpuan dan Tarutung.
Kisah dramatis yang menyertai isolasi ini adalah laporan mengenai Wali Kota Sibolga, Akhmad Syukri Nazri Penarik, yang sempat hilang kontak selama tiga hari. Beliau dikabarkan harus berjalan kaki melintasi area longsor dan hutan selama berhari-hari demi mencapai pusat kota, sebuah gambaran nyata betapa parahnya kerusakan akses komunikasi dan transportasi di wilayah tersebut. Kerusakan yang masif ini telah membuat seluruh upaya evakuasi dan pengiriman bantuan terkendala, memaksa pemerintah mengirim logistik melalui jalur udara dan laut sebagai satu-satunya alternatif.
Tiga Kabupaten Penyangga dengan Korban Terbanyak
Tiga kabupaten penyangga di Tapanuli juga mencatat angka korban jiwa yang sangat tinggi, menunjukkan bencana ini adalah skala regional, bukan hanya lokal:
Tapanuli Tengah (Tapteng): Melaporkan 56 kejadian bencana (25 longsor, 31 banjir). Tapteng mencatat 47 korban meninggal dan 51 orang belum ditemukan. Wilayah ini memiliki jumlah korban jiwa setinggi Tapsel, dengan 664 orang terpaksa mengungsi.
Tapanuli Selatan (Tapsel): Dengan 34 kejadian (20 longsor, 13 banjir), Tapsel juga mencatat 47 korban meninggal dan 28 orang hilang. Jumlah pengungsi di sini adalah yang tertinggi di Tapanuli, mencapai 5.482 jiwa, tersebar di berbagai posko darurat.
Tapanuli Utara (Taput): Mencatat jumlah kejadian tertinggi di Tapanuli, yaitu 68 kejadian (41 longsor, 21 banjir). Taput melaporkan 26 korban meninggal dan 23 orang masih dalam pencarian.
Selain itu, Kabupaten Mandailing Natal (Madina) melaporkan 46 kejadian banjir dan longsor, dengan 3.130 jiwa mengungsi, sementara Kabupaten Pakpak Bharat mencatat 24 kejadian longsor yang menewaskan 2 orang.
Kerusakan ini telah melumpuhkan jaringan listrik dan telekomunikasi di seluruh Tapanuli Raya. Timbunan longsor yang masif menghambat tim PLN dan Kominfo untuk melakukan perbaikan, menambah penderitaan warga yang terpaksa hidup dalam kegelapan dan tanpa akses informasi.
Awalnya terpusat di kawasan pegunungan, bencana kini menyebar dan tercatat di 21 wilayah, termasuk delapan wilayah tambahan yang baru-baru ini ditetapkan terdampak, yaitu Kota Medan, Deli Serdang, Tanah Karo, Tebing Tinggi, Batu Bara, Asahan, Binjai, dan Pematangsiantar.
Medan dan Kota Metropolitan Dihantam Banjir
Meskipun Kota Medan dan sekitarnya didominasi oleh banjir ketimbang longsor, dampaknya tetap serius. Polrestabes Medan mencatat 62 kejadian, di mana 59 di antaranya adalah banjir. Sebanyak 9 orang dilaporkan meninggal dunia di wilayah hukum Polrestabes Medan dan 6.782 orang harus mengungsi. Banjir di Medan juga menyebabkan gangguan serius pada infrastruktur vital, seperti dilaporkannya amblesnya ruas Tol Medan-Kualanamu.
Di kawasan lain, Kota Tebing Tinggi mencatat 46 kejadian banjir dan menjadi wilayah dengan jumlah pengungsi terbesar se-Sumut, yakni mencapai 12.766 jiwa. Ini menunjukkan bahwa banjir rob dan luapan sungai di dataran rendah juga memakan korban pengungsian yang sangat banyak. Begitu pula Kota Binjai dan Polres Pelabuhan Belawan yang masing-masing mencatat 1 dan 2 korban jiwa akibat banjir.
Perluasan wilayah terdampak ini menggarisbawahi bahwa krisis ini adalah bencana provinsi. Total 30.445 orang pengungsi kini tersebar di banyak titik, dari GOR di Pandan, Sibolga, hingga posko-posko darurat di sekolah dan aula-aula pemerintah di Medan dan Tebing Tinggi.
Daftar 21 Wilayah Hukum Polres yang Terdampak Bencana:
Polres Tapanuli Tengah
Polres Sibolga
Polres Tapanuli Utara
Polres Tapanuli Selatan
Polres Mandailing Natal
Polres Pakpak Bharat
Polres Humbang Hasundutan
Polres Nias
Polres Padang Sidempuan
Polres Langkat
Polres Nias Selatan
Polres Serdang Bedagai
Polrestabes Medan
Polres Deli Serdang
Polres Tanah Karo
Polres Tebing Tinggi
Polres Batubara
Polres Binjai
Polres Asahan
Polres Pelabuhan Belawan
Polres Pematangsiantar
Skala kerusakan dan jumlah korban jiwa telah memicu penetapan status tanggap darurat di berbagai daerah, termasuk Kota Medan. Namun, penanganan di lapangan masih menghadapi kendala besar, terutama di wilayah yang terisolir seperti Sibolga.
Tantangan SAR dan Logistik
Dengan 160 orang masih hilang, operasi SAR gabungan (Polri, TNI, Basarnas, dan relawan) diprioritaskan. Namun, upaya pencarian terhambat oleh medan yang sangat sulit, tumpukan material longsor, dan risiko longsor susulan yang tinggi. Alat berat yang dibutuhkan untuk membuka akses dan menyisir reruntuhan sulit mencapai lokasi.
Keterbatasan akses darat telah menciptakan kendala logistik yang fatal. Kebutuhan dasar seperti makanan, air bersih, dan obat-obatan tidak dapat disalurkan dengan cepat, terutama ke titik-titik pengungsian di Tapanuli.
Laporan Penjarahan Akibat Kelaparan:
Salah satu dampak terburuk dari isolasi wilayah dan keterlambatan logistik adalah munculnya aksi penjarahan. Di Sibolga dan Tapanuli Tengah, dilaporkan terjadi penjarahan di Gudang Bulog dan sejumlah minimarket oleh warga yang putus asa karena kelaparan dan kehabisan stok pangan. Peristiwa ini adalah alarm keras bagi pemerintah akan mendesaknya kebutuhan pangan dan keamanan di lokasi bencana. Pengerahan pasukan keamanan kini juga ditujukan untuk mengamankan jalur distribusi logistik.
Ancaman Kesehatan Pasca-Bencana:
Dengan lebih dari 30.000 pengungsi, risiko kesehatan di posko-posko pengungsian meningkat tajam. Laporan awal menyebutkan adanya peningkatan kasus penyakit kulit, infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), dan diare. Kondisi sanitasi yang buruk, terutama di lokasi pengungsian yang padat, menjadi fokus penanganan tim medis yang dikerahkan Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan setempat.
Bencana ini memberikan pelajaran pahit mengenai kerentanan geografis Sumatra Utara dan perlunya revisi komprehensif terhadap kebijakan tata ruang.
Penyebab Bencana: Bukan Hanya Alam
Meskipun dipicu oleh curah hujan tinggi yang ekstrem—fenomena yang semakin sering terjadi akibat perubahan iklim—para ahli lingkungan dan geologi menyoroti faktor lain yang memperparah dampak:
Alih Fungsi Lahan: Pembukaan lahan secara masif di kawasan perbukitan, termasuk untuk perkebunan dan permukiman, telah mengurangi daya serap air tanah dan membuat lereng-lereng bukit menjadi labil.
Kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS): Sedimentasi yang tinggi dan kerusakan DAS akibat penambangan atau aktivitas ilegal lainnya memperburuk daya tampung sungai, memicu banjir bandang yang merusak.
Infrastruktur yang Tidak Tahan Bencana: Banyak infrastruktur jalan dan jembatan yang dibangun tanpa memperhitungkan volume air ekstrem atau beban tanah yang bergerak, sehingga mudah amblas atau putus total.
Masa Depan Mitigasi
Tragedi ini menuntut pemerintah daerah untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) di 21 wilayah terdampak. Langkah-langkah mitigasi yang harus diprioritaskan meliputi:
Rehabilitasi Lahan Kritis: Program reboisasi besar-besaran di kawasan hulu sungai dan lereng-lereng bukit kritis di Tapanuli.
Pembangunan Infrastruktur Tahan Bencana: Membangun ulang jembatan dan jalan utama dengan standar ketahanan bencana yang lebih tinggi.
Sistem Peringatan Dini: Mengembangkan dan mengimplementasikan sistem peringatan dini (EWS) yang efektif dan menjangkau hingga ke tingkat desa, terutama di daerah yang rawan longsor.
Saat ini, fokus utama tetap pada upaya penyelamatan korban yang masih hilang dan penyediaan bantuan bagi puluhan ribu pengungsi. Solidaritas nasional sangat dibutuhkan untuk membantu Sumatra Utara bangkit dari duka dan membangun kembali wilayah yang luluh lantak.
